Munculnya TPF Buktikan Kinerja Pemerintah Buruk
Kompas/DANU KUSWORO
Komaruddin Hidayat
Rabu, 4 November 2009 | 22:43 WIB
Laporan wartawan KOMPAS.com Caroline Damanik
JAKARTA, KOMPAS.com - Pembentukan Tim Pencari Fakta (TPF) kasus Chandra dan Bibit oleh Presiden SBY menimbulkan tanda tanya ketika ditujukan sebagai solusi polemik upaya pelemahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Seharusnya, tim tak perlu dibentuk jika elemen pemerintahan, seperti Polri, Kejaksaan Agung, Kementerian Politik, Hukum dan HAM, serta Departemen Hukum dan HAM, mampu menjalankan perannya tanpa masalah.
"Sayangnya, memang ada masalah. KPK kan muncul karena polisi dan jaksa enggak mampu. Polri versus KPK justru muncul TPF. Nanti kalau TPF enggak mampu nanti masyarakat yang muncul ya people power itu," tutur anggota tim Komaruddin Hidayat di Hotel Nikko, Rabu (4/11).
People power yang dimaksud Komaruddin adalah gerakan masyarakat yang memang menuntut keadilan dan kejujuran dijunjung tinggi dalam birokrasi pemerintahan. Gerakan akar rumput ini muncul ketika melihat elemen pemerintahan yang seharusnya bertanggung jawab ternyata tak berfungsi.
"Berarti ini kan ada yang tidak beres. Harusnya kan kerja menteri-menteri ini, tapi tidak ada. Kalau tidak ada ya bisa people power itu," ungkap Rektor UIN Syarif Hidayatullah ini.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar